Poros Maritim Pemerintahan Jokowi

Sebagai negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau yang kaya akan hasil bumi. Indonesia selalu fokus untuk mewujudkan Poros Maritim yang kuat. Hal ini ditandai dengan pemerintah yang sangat ingin mmebuat kedaulatan di sektor maritim ditegakkan. Seperti pada ranah kelautan yang dipimpin oleh Menteri Susi, yang memberikan sejumlah aturan tegas mengenai bagaimana sejumlah daerah harus mematuhi segala aturan KKP untuk meningkatkan potensi hasil laut dengan meminimalisir perusakan lingkungan. Seperti dengan bertindak tegas pada kapal-kapal yang kedapatan tidak memenuhi standar yang ditetapkan oleh undang-undang.

Poros Maritim

Ketatnya peraturan di sektor maritim membuat Indonesia berupaya untuk menata ulang peraturan yang ada, karena saat ini segala hal masih menjadi misteri belaka dan potensi daerah tak dapat dimaksimalkan hanya karena permasalahan pelanggaran yang bersifat teknis. Dalam penerapan aturan ini tentu ada sedikit gesekan dengan pemerintah daerah yang merasa memiliki kebebasan untuk menegakkan aturan yang diakui sangat maksimal untuk didaerahnya.

Bagaimana untuk membuat dua hal yang berbeda tetap dalam satu tujuan? Tentu saja dengan menjalankan peraturan yang diawasi secara langsung dan direview. Menteri Susi coba memastikan hal-hal yang merugikan selama ini bisa ditekan. Sehingga negara bisa meminimalisir nilai kerugian dari kapal-kapal yang melakukan kecurangan. Bagaimanapun Poros Maritim di Indonesia perlu untuk terus ditegakkan dengan penggunaan data yang tepat dan bermanfaat.

Indonesia Merajai Poros Maritim Dunia

Sebagai Negara maritim, Indonesia Bermimpi menjadi Poros Maritim Dunia. Pada akhirnya, Indonesia telah memiliki data hukum resmi rujukan kelautan nasional. data yang dikeluarkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman telah dikerjakan semenjak tahun 2015 oelh BIG yaitu badan Informasi Geospasial, Pusat Hidrografi dan juga Oseanografi TNI AL. Langkah ini tentunya menjadi upaya Pemerintah Pusat meminimalisisr berbagai masalah yang terjadi pada sektor kelautan nasional.

selain untuk mengurangi maslaha kelautan, pemerintah juga berharap dengan adanya hal tersebut akan semakin memperkuat cita-cita Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia. rujukan yang dikeluarkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman ini terdiri dari data - data total luas laut teritorial, luasnya daratan dan perairan Nasional, total wilayah perairan, ZEE (Zona Ekonomi eksklusif) Indonesia, panjang garis pantai, landas kontinen, banyaknya jumlah pulau, dan juga luas perairan pedalaman dan perairan kepulauan.

Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman mencatat bahwa kekuatan penting untuk memaksimalkan potensi laut nasional adalah dengan adanya data yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan, karena selama ini banyak sekali versi data mengenai kelautan Indonesia.